Lampung Timur, – Langkah tersebut sebagai solusi akses pendidikan, lantaran kondisi puluhan anak sekolah yang hingga kini masih menyeberangi sungai menggunakan rakit.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pembangunan jembatan darurat tersebut dikoordinasikan bersama Panglima Kodam XXI/Radin Intan sebagai bagian dari penanganan cepat.

Menurutnya keterlibatan TNI diperlukan karena kondisi lokasi yang berisiko tinggi dan membutuhkan penanganan lapangan yang cepat dan terukur.

“Alhamdulillah saat ini sudah diprioritaskan lewat jembatan merah putih. Pak Gub langsung yang meminta ke Pangdam,” kata Taufiqullah.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut sebenarnya membutuhkan anggaran besar dan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp70 miliar agar jembatan benar-benar memenuhi standar keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut, namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek ini tidak mampu ditangani secara mandiri.

“Anggaran Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi sekitar 90 pelajar di sana,” tambahnya.

Kondisi itu, urai Taufiq, menggugah hati Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk mengambil alih koordinasi dan melibatkan pemerintah pusat.

Sejak Gubernur awal menjabat, Lanjut Taufiq, Pemprov Lampung telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar penanganan jembatan dapat dibantu.

Menindaklanjuti hal itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan survei teknis di lokasi.

Hasil survei menyimpulkan jembatan tidak memungkinkan diperbaiki sebagian. Risiko longsor dan faktor keselamatan membuat opsi rehabilitasi dinilai tidak layak, sehingga solusi yang direkomendasikan adalah pembangunan ulang dari awal.

“Berbagai upaya sudah dilakukan Pak Gub sejak ia menjabat. Alhamdulillah jembatan merah putih ini akan jadi solusi. Semester pertama 2026 ini selesai,” tambahnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk sedikit bersabar menanti proses pembangunan yang sedang berjalan.

“Ini sudah menjadi prioritas utama. Kami mohon masyarakat bersabar karena ada proses birokrasi yang harus dilalui,” tutupnya.