Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui Gerakan Serentak Operasi Pasar komoditas minyak goreng MinyaKita yang digelar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Selasa (12/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Kegiatan dibuka secara virtual melalui Zoom oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan diikuti seluruh pemangku kepentingan daerah serta OPD yang membidangi perdagangan di kabupaten/kota.

Operasi pasar dilaksanakan secara serentak di pasar-pasar tradisional yang menjadi pasar pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan RI. Khusus di Kota Bandar Lampung, operasi pasar digelar di lima pasar tradisional yakni Pasar Pasir Gintung, Way Halim, Tugu, Kangkung dan Panjang.

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa operasi pasar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam mengendalikan gejolak harga bahan pokok yang berpotensi memicu inflasi, terutama komoditas pangan strategis seperti minyak goreng.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Dalam pelaksanaan operasi pasar ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Bulog Kantor Wilayah Lampung untuk penyediaan komoditas MinyaKita. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan minyak goreng tetap aman di tengah dinamika harga pasar.

Pelaksanaan kegiatan operasi pasar direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei hingga 25 Mei 2026. Setiap titik operasi pasar menyiapkan sebanyak 50 dus atau sekitar 600 liter MinyaKita per hari untuk dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap gerakan serentak operasi pasar dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat pengendalian inflasi daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap keterjangkauan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Lampung.