Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat Masmudi kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.

Serah terima jabatan disaksikan langsung oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V Widhi Widayat serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.

Gubernur Mirza  mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Masmudi. Gubernur juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.

“Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergitas yang baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur Mirza di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk ikut berperan serta dalam rangka Pembangunan Provinsi Lampung dalam 5 tahun kedepan, seiring sejalan dalam pencapaian visi dan asta cita Pembangunan Nasional.

Gubernur Mirza menjelaskan, visi dan asta cita tersebut selanjutnya dituangkan dalam visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” yang kemudian dijabarkan menjadi tiga misi yaitu :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Gubernur menegaskan bahwa dalam mewujudkan visi ini tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, melainkan memerlukan gotong royong dan kontribusi positif dari semua pihak.

“Kita semua harus bergotong royong, saling bahu membahu, dan saling memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang telah diraih oleh Provinsi Lampung sebanyak 10 kali berturut-turut dalam 10 tahun terakhir.

“Kami berharap, di tahun 2025 ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, kami kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-11 kalinya secara berturut-turut,” tambah Gubernur Mirza.

Melalui acara serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus berkontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

“Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi dan saran yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung,”