Balitbangda Provinsi Lampung Menggelar FGD Tentang Mitigasi Pemukiman Di Atas Laut Di Sekitar Pantai Kota Bandar Lampung

Focus Group Discussion ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan kajian mitigasi permukiman kumuh di sekitar pantai Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Balitbangda Lampung.

Lokasi yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini adalah pemukiman penduduk yang ada di atas laut di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras, Kelurahan Kota Karang dan Kota Karang Raya di Kecamatan Teluk Betung Timur.  Dalam kajian ini Balitbangda Provinsi Lampung bekerjasama dengan Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

FGD dibuka oleh Kepala Balitbangda Lampung dan dihadiri oleh pemangku kepentingan antara lain; Bappeda Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, BMKG Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Lurah Kangkung, Lurah Kota Karang, Lurah Kota Karang Raya, Lurah Keteguhan Kota bandar Lampung, serta NGO Yayasan Mitra Bentala.

Oleh beberapa sebab, sebagian masyarakat di Kota Bandar Lampung bermukim di atas perairan laut Teluk Lampung.  Lokasi yang strategis dan dekat dengan mata pencaharian mereka sebagai nelayan atau pengolah ikan diduga menjadi faktor utama masyarakat tersebut untuk bermukim sedekat mungkin dengan perairan.  Kemudahan akses ke laut dari tempat tinggal mereka menyebabkan sebagian penduduk memilih bertahan hidup dan menempati rumah di atas laut walaupun dalam kondisi yang kumuh serta minim sarana dan prasarana permukiman yang layak.

Balitbangda sendiri mengamati bahwa pertumbuhan rata-rata bangunan/rumah di atas laut selama 20 tahun terakhir (2001 sd 2022) adalah:  17 unit/tahun di Kelurahan Kota Karang dan Kota Karang Raya, 22 unit/tahun di Kelurahan Kangkung, dan 5 unit/tahun di Kelurahan Keteguhan.  Hingga awal tahun 2023, total bangunan pemukiman di atas laut yang menjadi objek riset adalah; 239 unit di Kelurahan Kota Karang Raya, 102 unit di Kelurahan Kota Karang, 707 unit di Kelurahan Kangkung, dan 58 unit di Kelurahan Keteguhan.  Diamati pula, penduduk yang tinggal di atas laut tersebut lebih dari 1150 kepala keluarga.

Dalam laporan pendahuluannya, tim Unila memaparkan bahwa penduduk Kelurahan Kota Karang yang tinggal di atas laut 90% suami berprofesi sebagai nelayan, dan  70% istri tidak bekerja.  Lebih lanjut 57% penduduk berpendidikan SD, dan 90% penghasilan kepala keluarga kurang dari 2 jt/bulan.
Melalui kajian partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan arahan pengelolaan pemukiman di atas laut  dalam rangka mengurangi resiko (mitigasi) berbagai kerentanan terhadap bencana, legalitas/hukum, kesehatan, dan kerusakan lingkungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

Pemprov Lampung Dorong Transformasi Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Penguatan SDM

  Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan transformasi ekonomi melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan hilirisasi komoditas unggulan.   Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Lampung Post Executive Forum 2026 bertajuk “Satu Tahun Membangun: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di […]

Strategi Pemprov Lampung Jaga Pasokan dan Distribusi, Inflasi Tetap Terkendali

Bandar Lampung — Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir bertempat di Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (3/3/2026). Mengawali arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya menjaga kecukupan pasokan bahan pokok sebagai […]