DELI SERDANG– Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut di Jalan Williem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023)

Pada kegiatan puncak peringatan  HPN yang dihadiri secara langsung Presiden RI Joko Widodo tersebut, Kadis Kominfotik Ganjar Jationo bersama Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Rudy Iwan Taruna mendampingi pelaku pers Provinsi Lampung.

Kadis Kominfotik Ganjar Jationo mengatakan Pers adalah mitra Pemerintah sebagai penyambung informasi kepada masyarakat, keberadaan rekan-rekan Pers sangat dibutuhkan bahkan tidak hanya sebagai mitra tetapi sebagai sahabat dan teman untuk mewujudkan pembangunan Lampung Berjaya.

“Selamat Hari Pers Nasional, seperti yang disampaikan pak Gubernur dalam beberapa kali pertemuan dengan rekan-rekan Pers bahwa Pers adalah mitra dan sahabat Pemprov Lampung untuk mewujudkan Lampung Berjaya, ” ucap Ganjar.

*Acara Puncak*
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan tantangan media tidak lagi kebebasan pers. “Tantangan pers saat ini adalah keberlangsungan media dan teknologi, tidak lagi soal kebebasan pers karena saat ini media massa sudah bisa memberitakan apapun dengan bertanggung jawab,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengigatkan derasnya arus informasi yang sampai kepada masyarakat, termasuk berita dari sosial media sehingga mengorbankan visi jurnalisme. “Dengan memanfaatkan algoritma, referensi masyarakat dapat dengan mudah dikendalikan. Ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama agar masyarakat memperoleh informasi dan berita yang benar,” ujarnya.

Mengenai keberlangsungan media nasional, Jokowi menyebut saat ini 60 persen belanja iklan dikuasai platfrom asing. “Artinya sumber daya keuangan media berkurang, larinya ke sana. Dominasi platform asing dalam periklanan menyulitkan media digital kita,” tuturnya

Selain kedua hal tersebut, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung keberlangsungan pers. Salah satu dukungan pemerintah terkait segera hadirnya aturan tentang _publisher rights_ dan meminta seluruh pihak yang terkait menyelesaikan penyusunan aturan tersebut, agar bisa diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.