DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui zoom meeting, Senin (13/10/2025).

Rapat ini membahas strategi pengendalian harga pangan, kebersihan dan kesehatan hewan ternak untuk pangan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah.

Plt Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Wahidin Amin, bersama jajaran TPID mengikuti kegiatan dari Ruang Zoom BPKAD Lampung Selatan. Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri seluruh kepala daerah serta TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak menjaga stabilitas harga pangan nasional, terutama beras. “Harga beras relatif stabil dan ketersediaannya cukup baik. Insyaallah hingga akhir tahun tidak ada impor, ini menunjukkan kita telah mencapai swasembada beras,” ujarnya.

Menteri Tito menambahkan, meskipun inflasi meningkat sedikit pada September 2025 dibanding Agustus, dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen (year on year), secara bulanan justru terjadi deflasi -0,08 persen, sehingga inflasi bulanan hanya 0,21 persen. Tren harga beras di banyak daerah bahkan menunjukkan penurunan.

“Daerah yang mengalami penurunan harga semakin bertambah, ini menandakan kerja keras kita tidak sia-sia,” kata Tito Karnavian.

Selain beras, komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah cabai merah, diikuti telur ayam ras dan daging ayam ras. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lain menyumbang 1,24 persen terhadap inflasi, sedangkan makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi 0,38 persen.

Tito menekankan pentingnya pengendalian harga cabai merah agar produksi dan distribusinya tetap terjaga. Ia juga mendorong stabilitas harga daging ayam ras dan mendorong masyarakat menyimpan uang di bank, tidak hanya dalam bentuk emas.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya koordinasi nasional untuk memastikan inflasi terkendali, sekaligus mendorong ketahanan pangan dan ekonomi daerah. (ptm-Kmf)