HEBOH! Wakil Ketua I DPRD Semprot TAPD Soal Pergeseran Anggaran, Demokrat Bongkar Alasan Mengejutkan di Baliknya

LAMPUNG SELATAN – Drama panas soal anggaran mengguncang Lampung Selatan (Lamsel). Wakil Ketua I DPRD Lamsel, Merik Havit, menuding Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertindak semaunya dalam menggeser anggaran tanpa restu pimpinan DPRD.

 

Tak tanggung-tanggung, Merik menyebut langkah TAPD melanggar Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Merik mencontohkan pergeseran anggaran di Dinas PUPR yang membuat anggaran e-pokir DPRD kosong. Ia menilai hal ini akibat buruknya komunikasi TAPD dengan legislatif.

 

“Pergeseran anggaran semestinya melalui persetujuan pimpinan DPRD, bukan dilakukan sepihak. Ini penting agar tetap sesuai regulasi,” ujar Merik, Jumat (13/6/2025).

 

Pernyataan Merik ini mendapat tanggapan dari Ketua DPC Partai Demokrat Lamsel, Muhammad Junaidi. Junaidi menjelaskan bahwa kebijakan pergeseran anggaran dilakukan pemerintah daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

“Kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah strategis, termasuk pergeseran anggaran dalam kondisi mendesak. Semua ada dasar hukumnya,” terang Junaidi.

 

Ia menambahkan, sepanjang jenis kegiatannya sama dan hanya bergeser pada objek, tidak diperlukan pemberitahuan khusus kepada DPRD.

 

Menurutnya, keadaan mendesak yang dimaksud mencakup layanan dasar yang belum teranggarkan, belanja wajib, hingga pengeluaran darurat demi kepentingan masyarakat.

 

“Yang terpenting, seluruh mekanisme administrasi tetap dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan dicatat dalam laporan realisasi anggaran,” tegas Junaidi.

 

Yang perlu dipahami, lanjut Junaidi, bahwa kepala daerah merupakan eksekutif yang memang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan fiskal demi kepentingan pelayanan publik.

 

Junaidi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab kepala daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

“Ini bukan soal mengabaikan aturan, tapi bentuk tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik,” pungkasnya. (Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

Lampung Selatan Raih AIDS-TB-Malaria Award 2026, Komitmen Layanan Kesehatan Berkelanjutan Diapresiasi

Bandung – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat sistem kesehatan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria, Lampung Selatan meraih AIDS-TB-Malaria Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi kepala daerah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, khususnya […]

Lamsel Fest 2026 Usung Konsep Baru: Spektakel Enam Hari dari Pesta UMKM, Atraksi Drift hingga Parade Budaya dan Night Lava Run

Kalianda – Pesta UMKM, atraksi drift, parade budaya mancanegara, pemecahan rekor MURI melalui penyalaan 2.470 lentera, Night Lava Run, hingga konser musisi nasional akan menjadi bagian dari *Lamsel Fest 2026* yang berlangsung pada 10-15 November mendatang. Mengusung tema *Spirit of Krakatoa*, festival terbesar di Kabupaten Lampung Selatan ini menghadirkan enam hari rangkaian kegiatan yang memadukan […]